SARI,Permata,Aisyah Pengarang Moh. Romli, M.Pd.I Dosen Pembimbing 1 Dr. Suci Ramadhan, S.H., M.A Dosen Pembimbing 2 Dr. Abdurrahman Hakim, Penguji 1 R. Agus Putrono, S.H., M.A Penguji 2

Kawin hamil merupakan perkawinan yang dilakukan ketika wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya akad nikah. Bermula dari kasus kawin hamil mengakibatkan muncul kasus lain salah satunya adalah status anak akibat perkawinan hamil di luar nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan batasan usia kehamilan wanita hamil yang akan melangsungkan pernikahan, berbeda dengan ulama fikih yang memberi batasan mengenai usia kandungan wanita hamil yang akan melangsungkan akad nikah, hal itu dilakukan untuk menjaga keabsahan pernikhan dan status anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif,dengan metode penelitian library research (kepustakaan) yang mencakup analisis terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah tetap dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, dalam konteks hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak diatur secara spesifik mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah, tetapi ada ketentuan terkait status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa keabsahan perkawinan wanita hamil dan status anak akibat perkawinan hamil, ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif bahwa status perkawinan keduanya tetap sah dan tidak perlu melakukan pernikahan ulang ketika perempuan telah melahirkan. Pernikahan dalam kondisi kehamilan di luar nikah menimbulkan perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, khususnya terkait keabsahan pernikahan dan status anak yang dilahirkan. Dalam hukum Islam, pernikahan wanita hamil di luar nikah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, namun status anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi salah satu isu utama karena terkait dengan nasab, waris, dan hak-hak lainnya. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun